Efek Negatif Bursa Karbon, Solusi atau Alibi?

rejekicetak.co.id Februari 20, 2025
Efek Negatif Bursa Karbon

Bursa Karbon: Peluang dan Tantangan dalam Perdagangan Emisi di Indonesia

Bursa karbon adalah sistem perdagangan kredit karbon (carbon credits) yang memungkinkan perusahaan atau negara membeli atau menjual hak emisi gas rumah kaca (GRK). Setiap kredit karbon setara dengan 1 ton CO₂ yang berhasil dikurangi atau diserap dari atmosfer. Mekanisme ini bertujuan untuk:

  • Mengendalikan emisi GRK secara global.
  • Memberi insentif ekonomi bagi pelaku usaha/organisasi yang mengurangi emisi.
  • Mendanai proyek ramah lingkungan (seperti reboisasi atau energi terbarukan).

Ada dua jenis pasar karbon:

  1. Pasar Kepatuhan (Compliance Market): Diatur pemerintah atau perjanjian internasional (misalnya, mekanisme Kyoto Protocol).
  2. Pasar Sukarela (Voluntary Market): Inisiatif swasta/organisasi untuk offset emisi secara mandiri.

Sejarah dan Perkembangan Bursa Karbon

1. Skala Global

  1. Protokol Kyoto (1997):

    • Memperkenalkan mekanisme perdagangan karbon melalui Clean Development Mechanism (CDM) dan Emissions Trading System (ETS).
    • Negara maju diwajibkan mengurangi emisi, sementara negara berkembang bisa menjual kredit dari proyek ramah lingkungan.

  2. Perjanjian Paris (2015):

    • Memperluas skema perdagangan karbon dengan Pasal 6, yang memungkinkan kerja sama antarnegara untuk mencapai target Nationally Determined Contributions (NDCs).

  3. Perkembangan Pasar Global:

    • Uni Eropa memimpin dengan EU ETS (2005), sementara AS, Tiongkok, dan negara lain mengembangkan sistem serupa.
    • Nilai pasar karbon global mencapai $851 miliar pada 2021 (Sumber: Refinitiv).

2. Masuknya Bursa Karbon ke Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan hutan hujan terbesar ketiga dan penyimpan karbon terbesar di dunia, memiliki peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim. Berikut tahapan masuknya bursa karbon ke Indonesia:

Era Pra-2010: Awal Kesadaran Lingkungan
  • Indonesia mulai terlibat dalam proyek REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) sejak 2008, didukung Bank Dunia dan UN-REDD.
  • Proyek percontohan seperti Katingan Mentaya Project di Kalimantan Tengah (2013) menjadi contoh sukses penjualan kredit karbon dari restorasi ekosistem.
Regulasi dan Kerangka Hukum (2011–2020)
  • PP No. 46/2017: Mengatur nilai ekonomi karbon, termasuk perdagangan kredit.
  • UU No. 16/2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris: Memperkuat komitmen Indonesia mengurangi emisi 29% (atau 41% dengan dukungan internasional) pada 2030.
Era 2021–Sekarang: Akselerasi Pasar Karbon
  • PP No. 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon: Menetapkan mekanisme perdagangan karbon, pajak karbon, dan pembiayaan berbasis hasil.
  • Peluncuran Bursa Karbon Indonesia (2023): Diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kementerian LHK, memungkinkan perusahaan memperdagangkan kredit karbon secara resmi.
  • Pajak Karbon: Diatur dalam UU HPP (2021) dengan tarif Rp30/kg CO₂e, berlaku bertahap mulai 2022 untuk sektor PLTU batubara.

Dampak Positif dan Negatif Bursa Karbon

Efek Positif 🌱

  1. Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca 🌍
    Bursa karbon mendorong perusahaan untuk menekan emisi dengan memberikan insentif finansial bagi mereka yang mengurangi polusi.

  2. Mendorong Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan ⚡
    Memotivasi investasi dalam teknologi hijau seperti energi terbarukan dan efisiensi energi.

  3. Sumber Pendanaan bagi Proyek Lingkungan 💰
    Penjualan kredit karbon bisa digunakan untuk mendanai reboisasi, konservasi hutan, atau pengelolaan limbah.

  4. Kesempatan Ekonomi Baru 📈
    Negara berkembang seperti Indonesia bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari perdagangan kredit karbon.

  5. Meningkatkan Kesadaran dan Akuntabilitas Perusahaan 🏭
    Dengan sistem ini, perusahaan lebih transparan dalam melaporkan emisi mereka dan memiliki tanggung jawab untuk menguranginya.

Efek Negatif ⚠️

  1. Greenwashing (Pencitraan Hijau Palsu) 🟢❌
    Beberapa perusahaan membeli kredit karbon tanpa benar-benar mengurangi emisi.

  2. Ketimpangan Global 🌍⚖️
    Negara maju tetap bebas mencemari dengan membeli kompensasi dari negara berkembang.

  3. Pasar yang Tidak Stabil 📉
    Harga karbon bisa fluktuatif tergantung regulasi dan permintaan.

  4. Sulitnya Verifikasi dan Pengawasan 🔍
    Tidak semua proyek karbon bisa diawasi dengan baik, ada potensi manipulasi data.

  5. Beban Tambahan bagi Industri Kecil dan UMKM ⚙️
    Perusahaan besar bisa dengan mudah membeli kredit karbon, sementara bisnis kecil bisa kesulitan menyesuaikan diri.

  6. Pembatasan Akses Publik : Sangat mungkin pembatasan karbon diterapkan untuk penerbangan, karna Industri penerbangan menyumbang sekitar 2-3% dari total emisi CO₂ global. Sehingga maskapai perlu membeli kredit karbon yang menyebabkan tiket pesawat naik dan orang-orang akan sulit untuk bepergian dengan pesawat.

Masa Depan Bursa Karbon di Indonesia

  1. Net-Zero Emission 2060: Pasar karbon menjadi instrumen kunci untuk mencapai target ini.
  2. Pengembangan Teknologi: Blockchain untuk transparansi perdagangan kredit.
  3. Kolaborasi Swasta: Perusahaan seperti Pertamina dan APP Sinar Mas sudah aktif membeli kredit karbon untuk operasi ramah lingkungan.
  4. Regulasi Lebih Ketat: Pemerintah perlu memperkuat sistem MRV (Measurement, Reporting, Verification) untuk memastikan efektivitas pasar karbon.

Kesimpulan

Bursa karbon adalah solusi inovatif untuk mengatasi krisis iklim sekaligus peluang ekonomi bagi Indonesia. Dengan potensi alam yang besar dan dukungan regulasi, Indonesia bisa menjadi pemain utama di pasar karbon global. Namun, keberhasilannya bergantung pada tata kelola yang transparan, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi internasional.

Referensi:

  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
  • World Bank, UN-REDD
  • Laporan Proyek Katingan Mentaya

Dengan memahami bursa karbon, Indonesia tidak hanya menjaga lingkungan tetapi juga membuka pintu investasi hijau yang berkelanjutan. 🌱

Slider Parnert

Subscribe Text

Tutorial Sukses Bisnis Gratis

Baca Sekarang